DASAR TEORI PEMUNGUTAN PAJAK

A.    DASAR TEORI PEMUNGUTAN PAJAK

Dasar teori pemungutan pajak timbul karena adanya pertanyaan saat dilakukannya pemungutan pajak. Tidak ada seorang pun yang rela untuk membayar pajak negara, serta tidak adanya manfaat yang langsung dirasakan. Berdasarkan situasi tersebut, maka dari itu muncul beberapa dasar teori pemungutan pajak, sebagai berikut :

a.     Teori Asuransi

Teori ini diartikan dengan kepentingan masyarakat yang harus dilindungi oleh negara. Masyarakat seakan mempertanggungkan keselamatan dan keamanan jiwa mereka kepada negara dan masyarakat harus membayar “premi” kepada negara.

Teori ini pada dasarnya tidak tepat untuk melandasi pemungutan pajak, karena premi kurang tepat diartikan dengan pajak. Premi sama dengan retribusi yang kontra prestasinya dapat dirasakan langsung, sedangkan pajak tidak demikian. Jika masyarakat mengalami kerugian, pihak negara tidak bisa memberikan pergantian dan jumlah premi tidak bisa dihitung dalam jumlah yang seimbang.

b.    Teori Kepentingan

Teori ini dapat diartikan sebagai negara yang melindungi kepentingan harta benda dan jiwa warga negara dengan memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduknya. Pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada seluruh warga berdasarkan kepentingan warga negara. Warga negara yang memiliki harta sedikit maka membayar pajak juga lebih sedikit kepada negara. Begitu pula sebaliknya dengan warga negara yang memiliki harta benda yang banyak, akan membayar pajak lebih banyak. Landasan teori ini kurang tepat untuk digunakan sebagai dasar pemungutan pajak karena ini lebih kearah retribusi dimana kontra prestasi langsung dirasakan oleh warga negara yang mempunyai kepentingan serta kepentingan warga yang memiliki harta benda sedikit secara social memiliki kepentingan lebih banyak dan seharusnya membayar pajak juga lebih banyak.

c.     Teori Gaya Pikul

Dasar teori ini adalah asas keadilan, yaitu setiap orang yang dikenakan pajak harus sama beratnya. Pajak yang harus dibayar adalah besarnya penghasilan dan besarnya pengeluaran yang dilakukan. Kekuatan untuk membayar pajak baru dilakukan setelah kebutuhan primer (yang merupakan asas minimum) seseorang telah terpenuhi. Dalam konteks UU PPh asas minimum bisa disebut dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Jika seseorang memiliki penghasilan di bawah batas PTKP berarti seseorang tersebut tidak perlun membayar pajak. Namun jika penghasilan seseorang di atas batas PTKP, maka seseorang tersebut membayar pajak sesuai dengan ketentuan berdasarkan asas keadilan yang ditentukan dalam UU PPh.

d.    Teori Gaya Beli

Teori ini menekankan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara memiliki tujuan untuk memelihara masyarakat dalam negara. Pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara lebih ditekankan pada fungsi mengatur (regulerent) dari pajak agar masyarakat tetap eksis.

e.     Teori Bakti

Teori ini menekankan pada paham organische staatsleer yang mengajarkan bahwa sifat negara sebagai organisasi dari individu maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak. Teori bakti ini bisa dikatakan sebagai adanya perjanjian dalam masyarakat untuk membentuk negara, dimana negara memimpin masyarakat serta adanya kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada negara, maka pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara merupakan bakti dari masyarakat. Teori ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak.

B.    YURISDIKSI PEMUNGUTAN PAJAK

Yuridiksni pemungutan pajak merupakan salah satu cara pemungutan pajak yang didasarkan pada temat tinggal seseorang atau berdasarkan kebangsaan seseorang atau berdasarkan sumber di mana penghasilan diperoleh. Yurisdiksi yang dimaksud adalah batas kewenangan yang daoat dilakukan oleh suatu negara dalam memungut pajak terhadap warga negaranya, agar pemungutannya tidak menjadi berulang-ulang yang bias memberatkan orang yang dikenakan pajak.

a.     Asas tempat tinggal

Merupakan suatu asas pemungutan pajak berdasarkan tempat tinggal atau domisili seseorang. Suatu negara hanya dapat memungut pajak terhadap semua orang yang bertempat tinggal atau berdomisili dinegara yang bersangkutan atas seluruh penghasilan dimana pun diperoleh, tanpa memperhatikan apakah orang yang bertempat tinggal tersebut warga negaranya atau warga negara asing.

b.    Asas kebangsaan

Merupakan suatu asas pemungutan pajak yang didasarkan pada kebangsaan suatu negara. Suatu negara akan memungut pajak kepada setiap orang yang mempunyai kebangsaan atas negara yang bersangkutan sekalipun orang tersebut tidak bertempat tinggal di negara yang bersangkutan.

c.     Asas sumber

Merupakan suatu asas pemungutan pajak yang didasarkan pada sumber atau tempat penghasilan berada. Apabila suatu sumber penghasilan berada disuatu negara, maka negara tersebut berhak memungut pajak kepada setiap orang yang memperoleh penghasilan dari tempat atau sumber penghasilan tersebut berada.

C.    STELSEL PEMUNGUTAN PAJAK

Pemungutan Pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :

a.     Stelsel Nyata (riel Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kebaikan stelsek ini adalah pajak yang dikenakan akan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b.    Stelsel anggapan (ficieve stelsel)

Pengenaan pajak didsarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang – undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun apajak berjalan. Kebaikan stelsel pada akhir tahun. Sedangkan kelemahanya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c.     Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi/campuran antara stlesel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak yang dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut, anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

D.    PENGGOLONGAN JENIS PAJAK

Jenis-jenis pajak yang dapat dikenakan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu menurut sifatnya, sasarannya/objeknya, dan lembaga pemungutannya.

a.     Penggolongan menurut sifatnya

1.     Pajak Langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu. Contoh : pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penerangan jalan, pajak kendaraan bermotor, dan lain sebagainya.

2.     Pajak Tidak Langsung adalah pajak-pajak yang bebannya dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa tertentu saja. Contoh : pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan lain-lain.

b.    Penggolongan menurut sasaran atau objek

1.     Pajak Subjektif adalah pajak yang dikenakan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjek), kemudian memperhatikan keadaan objektifnya sesuai  gaya pikul, apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, misalnya pajak penghasilan (PPh). Gaya pikul adalah kemampuan Wajib Pajak memikul pajak setelah dikurangi biaya hidup minimum. Gaya pikul mengandung 2 unsur, yakni :

·         Unsur Subjektif

Unsur subjektif dari gaya pikul mencakup segala kebutuhan terutama kebutuhan material disamping moral dan spiritual. Dalam pajak subjektif harus memperhatikan faktor perseorangan dan keadaan yang berpengaruh terhadap besar kecilnya biaya hidup seperti jumlah keluarga atau jumlah tanggungan.

·         Unsur Objektif

Unsur objektif dari gaya pikul terdiri atas pendapatan (penghasilan), kekayaan, dan belanja (pengeluaran). 

2.     Pajak Objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memerhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah itu, dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hokum dengan objek yang telah diketahui, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

c.     Penggolongan menurut lembaga pemungutannya

1.     Pajak Pusat dalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaanya dilakukan oleh Departemen Keuangan. Contoh : Direktorat Jendral Pajak. Besaran pajak pusat ditetapkan melalui undang-undang dan PP/perpu. Jenis-jenis Pajak Pusat yang dikelola oleh Departemen Keuangan  yaitu :

·         Pajak Penghasilan (PPh)

·         Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM)

·         Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

·         Pajak/Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

·         Bea Materai

2.     Pajak Daerah adalah Pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda). Hasih pemungutan pajak daerah dikumpulkan sebagai bagian dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Besaran dan bentuk dan bentuk pajak daerah ditetapkan melalui peraturan daerah/Perda. Sesuai Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah jenis-jenis pajak yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah adalah :

·         Pajak Daerah Tk. I terdiri atas :

o    Pajak Kendaraan Bermotor

o    Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

o    Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

·         Pajak Daerah Tk. II terdiri atas :

o    Pajak Hotel dan Restoran

o    Pajak Hiburan

o    Pajak Reklame

o    Pajak Penerangan Jalan

o    Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

o    Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Selain memungut pajak, pemerintah daerah juga melakukan pemungutan dengan nama retribusi yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Tiga jenis retribusi antara lain :

·         Retribusi Jasa Umum yang terdiri atas : Retribusi pelayanan kesehatan; retribusi  pelayanan kebersihan; retribusi parkir di tepi jalan umum; retribusi pasar; retribusi air bersih; dan lain sebagainya.

·         Retribusi Jasa Usaha yang terdiri atas : Retribusi pemakaian kekayaan daerah; retribusi terminal; retribusi tempat khusus parkir; retribusi tempat penitipan anak; retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan; dan lain sebagainya

·         Retribusi Perizinan Tertentu yang terdiri atas : Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah; retribusi izin mendirikan bangunan; retribusi izin gangguan; retribusi izin trayek; retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan; dan lain sebagainya.

E.    SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Terdiri dari empat macam system pemungutan pajak, yaitu :

a.     Official assessment system

Merupakan suatu system pemungutan pajak yang member wewenang kepada pemungut pajak atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh seseorang. Masyarakat wajib pajak memiliki sifat yang pasif di dalam system ini dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus.

Pelaksanaan system ini di Indonesia berakhir pada tahun 1967, yaitu dengan diundangkannya UU No. 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932, dan Pajak Perseroan 1925 dengan Tata Cara MPS dan MPO. Dalam system ini, fiskus mengeluarkan “surat ketetapan sementara” pada awal tahun, dan pada akhir tahun mengelurakan “surat ketetapan pajak rampung” untuk menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya terutang.

b.    Semi-self assessment system

Merupakan system pemungutan pajak yang member wewenang pada fiskus dan WP untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Setiap awal tahun, WP menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi WP yang harus disetor. Pada akhir tahun, fiskus akan menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan WP.

c.     Self assessment system

Merupakan system pemungutan pajak yang member wewenang penuh kepada WP untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besar utang pajak. WP bersifat aktif sedangkan fiskus tidak turut campur, kecuali terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh WP. Meskipun WP sudah diberi penuh untuk melaksanakan kewajibannya bukan berarti WP tidak dimungkinkan untuk tidak dilakukan pemeriksaan. Ini artinya Direktorak Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap WP jika diketahui WP tidak benar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pada tahun 1984, mulai ditetapkannya system ini di Indonesia dengan diundangkannya UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang mulai berjalan pada 1 Januari 1984.  

d.    Withholding system

Merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan akan melapor kepada fiskus. Pada system ini fiskus dan WP bersifat tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

REFERENSI

Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton. 2011. Hukum Pajak, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat

Mardiasmo. 2011. Perpajakan, Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta

Ayunanda, Citra. 2012. Sistem Pemungutan Pajak, diakses pada 13 Februari 2015.  <http://citraayuananda.blogspot.com/2012/12/sistem-pemungutan-pajak.html>

Dewi, Indah Kusuma. 2013. Dasar Teori dan Yuridiksi Pemungutan, diakses pada 13 Februari 2015. <http://indahialfproject.blogspot.com/2013/03/dasar-teori-dan-yurisdiksi-pemungutan.html>

Pratama, Oggy. 2012. Dasar Teori Pemungutan Pajak, diakses pada 13 Februari 2015, <http://oggypratama.blogspot.com/2012/05/dasar-teori-pemungutan-pajak.html>